Tinggal Tunggu Perpres Terbit Soal Kebijakan Terbaru Pemotongan Gaji PNS

ONEPOIN.CO.ID - Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) masih menunggu terbitnya Perpres tentang pemungutan zakat yang antara lain mengatur tentang penghimpunan zakat dari gaji PNS.
Wakil Ketua Baznas Zainulbahar Noor menuturkan Baznas semakin optimis bahwa pengumpulan zakat dari gaji PNS bisa terlaksana. Sebab hasil dari ijtima ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun lalu membolehkan pemotongan gaji sebagai pembayaran zakat bagi para PNS, selama sudah mencapai nisab.
Rekomendasi MUI dari hasil ijtima ulama tersebut adalah, negara harus mengidentifikasi PNS yang total gaji setahunnya sudah mencapai nisab. Perkara pemotongannya tetap bisa dilakukan pada setiap bulan. Sistem ini tetap dilandasi dengan semangat sukarela.
’’Kita harapkan pemerintah menghimbau ASN membayar zakat di kementerian dan lembaga masing-masing,’’ ujarnya seperti yang diberitakan JPNN.
Sebab menurut Zinulbahar hampir di seluruh lembaga pemerintah sudah ada unit pengumpul zakat (UPZ). Dimana setiap UPZ tersebut sudah terhubung dengan Baznas baik dipusat maupun daerah.
Zainulbahar mengungkapkan Kementerian Agama (Kemenag) sudah menyampaikan draft atau rancangan perpres soal zakat untuk para PNS tersebut. Namun sempat heboh di masyarakat, karena seolah-olah potongan gaji PNS untuk zakat tersebut sifatnya wajib.
Kemudian juga ada yang mengkaitkan zakat yang dikelola Baznas digunakan untuk proyek infrastruktur pemerintah. ’’Zakat untuk infrastruktur (pemerintah, Red) tidak benar,’’ terangnya.
Dia juga menjelaskan tahun ini Baznas memasang target pengumpulan zakat secara nasional mencapai Rp 9 triliun. Nilai itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan potensi zakat di Indonesia yang bisa mencapai Rp 100 triliun lebih.
Jika nanti sistem pembayaran zakat PNS menggunakan model pemotongan gaji bulanan. Baznas sudah memperkirakan akumulasi zakat nasional bisa mencapai Rp 20 triliun.
Sekretaris Baznas Jaja Jaelani menuturkan mereka optimis bahwa Perpres soal zakat bagi para PNS bisa segera dikeluarkan. Apalagi dari MUI sudah keluar fatwa untuk membolehkannya. ’’Hasil kajian MUI sudah final,’’ sambungnya.
Hasil kajian MUI tersebut tentunya akan disampaikan ke Kemenag dan kemudian dijadikan sebagai acuan penyusunan Perpres.
Sumber : www.jpnn.com

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Tinggal Tunggu Perpres Terbit Soal Kebijakan Terbaru Pemotongan Gaji PNS"

Post a Comment