Syukurlah, Pemerintah Percepat Aturan Penyetaraan Tenaga Honorer

ONEPOIN.CO.ID - Pemerintah saat ini tengah mempercepat upaya agar tenaga honorer kategori II (K2) memiliki hak yang sama dengan pegawai negeri sipil (PNS). Nantinya honorer K2 akan direkrut dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengatakan, skema PPPK ini harus diterima dan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ketidakjelasan status kepegawaian di internal birokrasi.
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen PPPK sedang dalam tahap penyelesaian. Aturan tersebut akan menjadi payung hukum pelaksana dari UU ASN yang mengatur tentang mekanisme rekrutmen CPNS dengan skema PPPK.

"Diharapkan PPPK juga dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian kasus tenaga honorer dengan seleksi berbasis sistem merit," ungkap Yanuar dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (8/10/2018).


Selain itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Setiawan Wangsaatmadja menjelaskan, RPP Manajemen PPPK akan mengatur mekanisme mulao dari rekrutmen, manajemen, pola karir, serta kewajiban dan hak termasuk perlindungan bagi PPPK.

"PPPK juga akan diarahkan untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya, serta jabatan fungsional dengan batas usia pelamar, paling rendah yaitu 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan," sebutnya.

Nantinya PPPK akan mendapatkan kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS.

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Slamet Sudarsono menyatakan, pengadaan formasi PPPK ini harus disesuaikan dengan grand design ASN dan prioritas pembangunan nasional, serta kemampuan keuangan negara.

"Ini mendasar, karena suatu program pembangunan nasional hanya dapat terlaksana dengan baik, apabila skill set dari aparatur negara yang menjalankan program tersebut memiliki standar yang memadai, sehingga kualifikasi dan kompetensi adalah prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam rekrutmen PPPK ke depan," terangnya.


Sumber : finance.detik.com

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Syukurlah, Pemerintah Percepat Aturan Penyetaraan Tenaga Honorer"

Post a Comment