MenPAN-RB Syafruddin Beberkan Dilema Tenaga Honorer Jadi PNS


ONEPOIN.CO.ID - Para guru honorer di beberapa wilayah demo menolak dibukanya seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018. Mereka ingin pemerintah lebih dulu fokus mengangkat langsung guru honorer menjadi PNS, bukan melalui seleksi.

Menteri PAN-RB Syafruddin menganggap kondisi tersebut cukup dilematis, sebab melalui peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pemerintah sudah tegas tak ada lagi namanya pengangkatan.
"Bahwa amanat Undang-Undang, dan peraturan, PP itu sudah mengamanatkan bahwa itu harus melalui seleksi. Kenapa seleksi? Tujuannya adalah pertama, kita taat kepada aturan dan Undang-Undang. Yang kedua adalah bagaimana bangsa dan negara ini betul-betul bisa aparaturnya itu terdidik," kata Menteri Syafruddin kepada Onepoin.co.id, Jakarta, Kamis (4/10/2018).



Syafruddin menjelaskan sejak tahun 2005 hingga tahun 2013 pemerintah telah mengangkat secara langsung 1,1 juta pegawai honorer menjadi PNS. Jumlah itu merupakan 25% dari keseluruhan PNS yang ada di Indonesia. 

Menurut data pemerintah jumlah PNS saat ini mencapai sekitar 4,3 juta orang.



"Bisa nggak dibayangkan, bagaimana sumber daya manusia Indonesia yang mengawaki negara kita ini, yang seperti saya jelaskan di depan. Diangkat dengan cuma-cuma tanpa tes, hanya persyaratan administrasi saja. (Ada) 1,1 juta, 25% sudah pengangkatan semua. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang itu. Jadi ini cukup dilematis," jelasnya.

Untuk mengakomodir masalah itu, pemerintah pun membuka skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Lewat skema tersebut, pemerintah sudah berupaya menjadikan pegawai honorer setara dengan PNS.



"Gajinya sama. Cuma bedanya, kalau PNS itu (dapat uang) pensiun, ini (P3K) tidak dapat pensiun. Tapi bisa dapat (uang) pensiun tentu selama menjadi pegawai pemerintah ikut asuransi. Asuransi pensiun. Jadi sama saja, ujung-ujungnya sama. Karena PNS juga gajinya dipotong untuk pensiun, kan sama saja. Jadi diputar-putar sama," terangnya.

Selain itu, menurut Syafruddin, skema ini juga bisa mewadahi para pegawai honorer yang telah melewati batas usia untuk mengikuti seleksi CPNS. Sebab, skema ini dinilai lebih longgar dibanding dengan seleksi CPNS yang sedang dibuka.

"(Jadi) bisa cover semua kepentingan di situ. Kepentingan profesional, kepentingan guru, kepentingan tenaga medis, dosen, semuanya. Kalau orang mau jadi pegawai negeri melalui jalur dosen yang sudah doktor ya sudah lewat umurnya, karena rata-rata 40-41 tahun. Oleh karena itu skemanya P3K," himbaunya.


Sumber : finance.detik.com

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "MenPAN-RB Syafruddin Beberkan Dilema Tenaga Honorer Jadi PNS"

Post a Comment