Hasil Rapat Kerja Gabungan Tertutup Pemerintah Dengan 7 Komisi DPR RI Soal Penyelesaian Honorer K2

ONEPOIN.CO.ID - Kekhawatiran para honorer K2 (kategori dua) tenaga administrasi bahwa mereka tidak akan terakomodasi dalam pengangkatan menjadi CPNS tampaknya bakal terbukti.
Kesepakatan rapat kerja gabungan tertutup pihak pemerintah dengan tujuh komisi di DPR, Senin (23/7), honorer K2 tenaga administrasi tidak masuk dalam prioritas.
Meski rapat dilaksanakan tertutup, lembar kesimpulan raker gabungan itu beredar di luar ruang raker. Di sana tercantum beberapa poin penting, khususnya poin kedua yang menyangkut nasib honorer K2 tenaga administrasi.
Pertama, DPR RI dan pemerintah sepakat akan menyelesaikan status honorer K2 yang belum lulus tes sebanyak 438.590 orang paling lambat bulan Desember dengan rincian sebagai berikut: Guru 157.210 (35,84 persen), dosen 86 (0,02 persen), kesehatan 6.091 (1,38 persen), penyuluh 5.803 (1,38 persen), administrasi 269.400 (61,43 persen).
Kedua, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DPR RI dan pemerintah telah menyepakati penyelesaian 13.347 orang dari 438.590 honorer K2. Dengan rincian guru sejumlah 12.883, kesehatan 464 orang, penyuluh 5.000 untuk mengikuti tes CPNS.
Beberapa hari yang lalu, Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) DKI Jakarta Herman mengungkapkan, tenaga administrasi juga ikut berperan dalam pemerintahan. Semestinya, pemerintah tidak hanya fokus pada guru dan tenaga kesehatan.
"Kami kan bekerja juga untuk negara. Memangnya bisa jalan kalau enggak ada tenaga administrasi?," tanya dia.
Sumber : www.jpnn.com

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Hasil Rapat Kerja Gabungan Tertutup Pemerintah Dengan 7 Komisi DPR RI Soal Penyelesaian Honorer K2"

Post a Comment