DPD RI Lebih Mendukung Pemerintah Ketimbang Honorer K2

ONEPOIN.CO.ID - DPD RI menolak revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Alasannya dengan merevisi UU ASN, peran Komisi ASN (KASN) bakal ditiadakan.
Selain itu juga akan membuka pintu masuk bagi calon aparatur yang tidak berkualitas.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bambang Riyantopun langsung mengkritisi sikap DPD yang tidak konsisten tersebut.
DPD, kata dia, harusnya tegas membela kepentingan honorer K2 (kategori dua) yang paling banyak tersebar di daerah.
"Dari awal DPD membela honorer K2 kok tapi kenapa sekarang berbalik membela pemerintah. Ada apa ini sebenarnya," tutur Bambang kepada ONEPOIN, Sabtu (28/7).
Politikus Gerindra ini menyarankan kepada seluruh anggota DPD untuk tetap konsisten dengan visi misinya menjadi perwakilan daerah bukannya ikut berpolitik dan menjadi alat pemerintah.
Dihubungi secara terpisah Koordinator Honorer K2 DKI Jakarta Nurbaiti juga merasa aneh dengan sikap DPD. Sebab, honorer K2 juga meminta DPD untuk membantu menyelesaikan masalah mereka.
"Di awal-awal DPD membela honorer K2, kenapa sekarang jadi berubah ya. Kok aneh, ada apakah ini," tanya Nurbaiti bingung.
Dia juga berharap, DPD tetap berada di pihak rakyat dan bukan pemerintah. Anggota DPD bisa duduk di kursi Senayan bukan karena pemerintah tapi suara rakyat," tandasnya.
Sumber : www.jpnn.com

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "DPD RI Lebih Mendukung Pemerintah Ketimbang Honorer K2"

Post a Comment