Ternyata, Presiden Jokowi Sudah Delegasikan 3 Menteri untuk Revisi UU ASN Setahun Lalu

ONEPOIN.CO.ID - May Day yang digelar Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) bersama Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KNASN) di Istana Negara pada Hari Buruh Internasional, pada Selasa (1/5/2018) kemarin membuka fakta baru. Presiden Joko Widodo diketahui telah mendelegasikan para menteri untuk membahas revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak setahun lalu.

Surat tersebut diterima langsung oleh Ketua Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Rieke Diah Pitaloka ketika bertemu dengan perwakilan presiden kemarin. Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) itu Jokowi menginstruksikan kepada tiga menteri untuk membahas Rancangan Undang-undang ASN pada tanggal 22 Maret 2017.
Ketiga menteri tersebut yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM. Namun, walau Surat bernomor R-19/Pres/03/2017 itu telah diterbitkan, tidak ada tindak lanjut dari para menteri, termasuk belum ada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi Undang-undang ASN hingga saat ini.

Terkait dengan hal tersebut, sebanyak 3.500 orang anggota KNASN dan Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) melakukan unjuk rasa di Kantor Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari ini, Rabu (2/5/2018).

Mereka menuntut Pemerintah memberikan keadilan bagi seluruh pekerja pelayanan publik di pemerintahan, mulai yang berstatus sukarelawan, tenaga harian lepas, honorer, kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap non-PNS, yang bekerja di seluruh bidang, untuk menjadi pegawai tetap.

"Aksi hari ini, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, bukan untuk menjatuhkan siapa pun, tetapi sebagai pencerahan kepada seluruh elemen bangsa bahwa Menteri yang sudah mendapatkan penugasan dari Presiden, dalam ketatanegaraan Republik Indonesia wajib untuk menyerahkan draft UU versi Pemerintah dan selanjutnya wajib membahas dengan DPR dalam rapat terbuka," ungkapnya saat dihubungi, Rabu (2/5/2018).

"Selamat berjuang kawan-kawan KNASN, terima kasih untuk genggam perjuangan yang mulai terjalin dari FHK2I. KRPI mendukung perjuangan para Pekerja Pelayan Publik yang berstatus tidak tetap di seluruh wilayah Indonesia!," tutupnya berpesan kepada para anggota KRPI.

Sumber : wartakota.tribunnews.com

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Ternyata, Presiden Jokowi Sudah Delegasikan 3 Menteri untuk Revisi UU ASN Setahun Lalu "

Post a Comment