Sri Mulyani: Benar. Pegawai Honorer Pusat, Kementerian & Lembaga, Honorer Daerah, dan Guru Daerah Dapat THR

ONEPOIN.CO.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan terkait dengan pemberian tunjangan hari raya ( THR) untuk pegawai honorer. Ini untuk menanggapi pemberitaan mengenai hal tersebut. 

Pada akun Facebook resminya, Sri Mulyani menjelaskan jika pemberian THR bagi pegawai honorer atau non-PNS di tingkat pusat, yakni kementerian dan lembaga. Dijelaskan pula pemberian THR untuk pegawai honorer di pemerintah daerah dan guru daerah.
"Pegawai Honorer Instansi Pusat antara lain seperti sekretaris, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubhakti (office boy atau cleaning service) dibayarkan tambahan honor sebesar 1 bulan sebagai THR.

Pegawai honor tersebut lebih tepat disebut sebagai pegawai kontrak," tulis Sri Mulyani seperti yang dikutip pada Sabtu (26/5/2018). 

Adapun biaya anggaran untuk THR pegawai kontrak pada Satker Pemerintah Pusat alokasinya sudah diperhitungkan pada DIPA masing-masing kantor pada Belanja Barang Operasional Perkantoran, bukan Belanja Pegawai. 

Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan dalam penyusunan anggaran tahun 2018 dan dituangkan dalam kontrak kerja yang ditetapkan dalam SK Pejabat yang Berwenang (Kepala Satker).

"Alokasi dana bagi pegawai kontrak tersebut untuk kebutuhan pembayaran THR bulan Juni tahun 2018 adalah sebesar Rp 440,38 miliar," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Kemudian, dalam rangka mengatur pemberian honor tersebut juga telah diterbitkan surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-4452/PB/2018 tanggal 24 Mei tahun 2018. Sri Mulyani menjelaskan, saat ini satker-satker Pemerintah Pusat telah mulai memproses pembayaran honor untuk pegawai honorer tersebut sesuai dengan ketentuan. 

"Diharapkan penerima honor juga menerima THR honor sebelum Idul Fitri," ungkap Sri Mulyani.

Dengan demikian, sebenarnya seluruh pegawai non PNS pada Pemerintah Pusat diberikan THR, dengan klasifikasi adalah untuk Pegawai Non-PNS yang diangkat oleh Pejabat Kepegawaian seperti berupa SK Menteri diberikan THR sesuai dengan ketentuan PP 19 Tahun 2018 dan PMK Nomor 53 Tahun 2018. Termasuk di dalamnya dokter PTT, bidan PTT dan tenaga penyuluh KB dan lain-lain.

Bagi pegawai non PNS atau pegawai kontrak yang diangkat oleh Kepala Satker seperti sopir, satpam, pramubhakti, sekretaris dan lain-lain, diberikan THR sesuai alokasi pada DIPA, kontrak kerja dan SK, berdasarkan PMK 49 Tahun 2017 dan pembayarannya menggunakan PMK 190 Tahun 2012.

Sumber : nasional.kompas.com

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Sri Mulyani: Benar. Pegawai Honorer Pusat, Kementerian & Lembaga, Honorer Daerah, dan Guru Daerah Dapat THR"

Post a Comment