Simak! Ini Dia Pandangan Dari Menteri Agama Terkait Fatwa MUI Soal Atribut Natal

ONEPOIN.CO.ID - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin memiliki pandangan sendiri terkait fatwa haram penggunaan atribut natal oleh umat Islam, yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Menurutnya, fatwa merupakan pendapat hukum yang dikeluarkan oleh ahli terhadap apa yang ditanyakan pihak yang meminta.


Dengan begitu, fatwa hanya mengikat pada pihak yang meminta. Tidak bersifat universal. Sehingga, bagi mereka yang tidak meminta fatwa, tidak terikat pada fatwa tersebut.
”Berpulang pada umat islam, apakah mengikuti ikuti fatwa atau tidak. Fatwa kan bukan keputusan pengadilan. Ada baiknya ditanyakan terlebih dahulu pada yang lebih ahli,” jelasnya.

Disinggung soal sweeping yang dilakukan oleh ormas tertentu terhadap penggunaan atribut natal, Lukman juga menuturkan, kegiatan ini harus dilihat dulu konteksnya.
Tetapi, apabila menyangkut upaya pemaksaan yang dibarengi dengan ancaman atau kekerasan maka tidak dibenarkan.

Ia juga menegaskan, yang boleh melakukan sweeping adalah aparat yang memiliki surat perintah.
”Kalau satu ormas diperbolehkan maka yang lain akan mengikuti. Kalau begitu yang ada adalah tindakan anarkis,” tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti.
’’Sweeping itu kan perbuatan main hakim sendiri yang di dalam negara hukum tidak boleh dibiarkan terus terjadi,’’ jelasnya.

Muhammadiyah, memiliki cara yang berbeda dalam menyampaikan pendapat. Juga, mendukung setiap penegakan hukum yang dilakukan aparat. Mengenai Fatwa MUI, menurut Mu’ti merupakan fatwa tersendiri yang tidak mengikat Muhammadiyah.
’’Tidak juga mengikat negara karena dia itu bukan lembaga negara,’’ pungkasnya. 

Masyarakat tidak bisa menggunakan fatwa MUI sebagai alasan untuk bertindak main hakim sendiri.
Seharusnya, kehidupan keberagaman di Indonesia saat ini lebih dewasa. Maka, semua pihak harus menerima perbedaan dengan lapang dada tanpa memaksakan kehendak.

Dia juga mengingatkan, fatwa bukan merupakan satu keputusan hukum yang mengikat negara dan seluruh umat Islam. Muhammadiyah sendiri tidak mengeluarkan fatwa apapun berkaitan dengan atribut natal sebagaimana MUI.
’’Itu sudah sesuatu yang lama terjadi dan menjadi urusan yang (sifatnya) bagimu agamamu bagiku agamaku,’’ ujarnya.

Bertoleransi tidak berarti mencampuradukkan ajaran agama. Melainkan, menghormati perbedaan dalam keyakinan. (sumber : fajar.co.id)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Simak! Ini Dia Pandangan Dari Menteri Agama Terkait Fatwa MUI Soal Atribut Natal"

Post a Comment