DPRD: Belum Saatnya Honorer Diangkat Jadi PNS

ONEPOIN.CO.ID--DPRD memberikan pernyataan yang tidak mengenakkan bagi para Honorer karena mereka menyatakan bahwa Honorer Belum saatnya diangkat jadi PNS.

Peluang tenaga honorer untuk menjadi PNS terbuka lebar seiring revisi UU ASN. Informasi yang diterima, ada sekitar 750 ribu honorer berkesempatan diangkat menjadi PNS. Di Kukar sendiri, jumlah tenaga honorer mencapai 6.029 orang.
Sedangkan jumlah PNS Kukar mencapai 16 ribu atau sudah lebih dari cukup jika dihitung berdasarkan kebutuhan. Jika semua honorer diangkat menjadi PNS, maka total PNS Kukar diproyeksi membengkak mencapai 22 ribu orang.
“Wacana pengangkatan honorer menjadi PNS itu bagus, tapi agak berat di Kukar. Walaupun diatur dalam regulasi, tapi kan itu politis, bisa diikuti bisa tidak, sekarang pilih mana. Kukar belum saatnya mengikuti itu (Pengangkatan honorer menjadi PNS),” kata Ketua Komisi III DPRD Kukar, H Salehudin.
Ia mengungkapkan, saat ini pagu belanja pengawai Kukar baik PNS maupun honorer mencapai Rp2,5 triliun dengan rincian, Rp457 miliar untuk gaji honorer, Rp957 miliar untuk gaji dan Rp1,4 triliun untuk Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS. Dengan APBD 2015 lalu sebesar Rp 6,9 triliun, itu sudah 33 persen.
“Ini akan berat untuk Kukar, berat sekali karena jumlah PNS saja sudah 16 ribu lebih. Ini akan jadi dilematis mengikuti revisi UU ASN tersebut, kecuali ada terbosan baru seperti pemekaran dan sebagainya sehingga PNS terbagi,” ucap Politikus Golkar ini.
Selain itu, ada terobosan lagi jika ikut mengangkat honorer menjadi PNS, yakni mendistribusikan PNS ke daerah pemekaran lain, semisal wilayah Kaltara dan sebagainya. “Sekali lagi ini persoalan politis dan tidak boleh mengalahkan belanja rakyat,” bebernya.
Apalagi, lanjut Salehudin, saat ini DBH Kukar berkurang sehingga harus ada strategi baru. Ia bahkan pernah merekomendasikan ke Bupati Kukar agar pembayaran TPP itu berbasis PAD dan bukan DBH sehingga PNS menjadi bergairah menggali pendapatan daerah.
Saat ini, kata dia, Kukar harusnya mengikuti sistem atau program dari MenPAN-RB, yakni de-ngan sistem kontrak. Dengan demikian, tenaga kontrak yang diterima dari sisi kualitas pasti terjamin. “Kita mengerti kondisi honorer kita, hanya sistem kontrak lebih ba-gus,” terangnya.


Sumber: korankaltim

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "DPRD: Belum Saatnya Honorer Diangkat Jadi PNS"

Post a Comment