Presiden : Tidak Ada Demo Tanggal 2 Desember. Berikut Pernyataan Dari Presiden Joko Widodo

Beberapa pekan terakhir hampir semua media massa memberitakan dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama. Kasus ini menimbulkan reaksi dari umat muslim Indonesia, aksi pertama dinamakan aksi damai dan telah menetapkan Ahok menjadi tersangka. Namun pada kenyataannya dengan ditetapkannya Ahok menjadi tersangka yang tidak kunjung ditahan, perwakilan umat muslim Indonesia kembali akan melakukan aksi yang kali ini dinamakan aksi super damai. Namun ada yang berbeda dari tanggapan Presiden Jokowi mengenai aksi super damai kali ini bahwa aksi kali ini bukan aksi unjuk rasa, namun aksi super damai kali ini adalah aksi do'a bersama. Berikut penjelasan lengkap dari Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko widodo menegaskan, tidak ada aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 2 Desember 2016. Menurut Jokowi, yang ada hanyalah kegiatan doa bersama yang dipusatkan di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

"Siapa yang bilang ada demo (2 Desember)? Yang ada doa bersama, baik itu sebelum Jumatan maupun setelah Jumatan," ujar Jokowi di Silang Monas, Jakarta, Selasa (29/11/2016).
Jokowi meminta wartawan jangan menyebarkan isu yang tidak-tidak terkait hal itu. Jokowi menegaskan sekali lagi bahwa tidak adanya aksi unjuk rasa merupakan kesepakatan antara Polri dan sejumlah elemen masyarakat yang mesti dijalankan bersama.
"Karena komitmen yang ada adalah doa bersama. Doa bersama. Bukan demo," ulang Jokowi.
Kepolisian dan pihak Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) sepakat bahwa aksi pada 2 Desember digelar di kawasan Monas. Polri juga menyiapkan Jalan Merdeka Selatan jika massa tidak tertampung di Monas.
Acara doa bersama akan dimulai pukul 08.00 WIB hingga diakhiri shalat Jumat berjemaah. Aksi ini masih terkait dengan proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh menistakan agama.
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan antara Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan GNPF MUI di Kantor MUI, Jakarta, Senin (28/11/2016).
Kapolri mengatakan, dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan larangan aksi yang sedianya digelar di kawasan Bundaran Hotel 
Pasalnya, jika direalisasikan, hal itu melanggar UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Dalam UU tersebut, kata Kapolri, unjuk rasa tidak boleh mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain. Diatur pula, aparat bisa membubarkan aksi.
Kapolri menjelaskan, Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin adalah jalan protokol yang dipakai oleh banyak pengguna jalan. Jika aksi digelar di sana, maka hak orang lain terganggu.
"Lebih dari itu, akan jadi preseden buruk karena berikutnya nanti akan ada unjuk rasa dengan modus yang sama dengan mengatasnamakan keagamaan. Bayangkan nanti setiap Jumat kegiatan-kegiatan keagamaan dilaksanakan di situ," kata Kapolri.
Kapolri menambahkan, pihaknya akan mengatur urusan teknis pengamanan dengan mengutamakan keselamatan peserta aksi.
Pihaknya akan membantu persiapan aksi, seperti panggung untuk zikir, tempat duduk, toilet, dan alat pengeras suara.
"Kami berharap kegiatan dapat berlangsung tertib, super-damai," kata Kapolri.
Demikian informasi yang kami sampaikan terkait aksi super damai 2 Desember seperti yang kami lansir dari kompas.com. Semoga aksi super damai tanggal 2 desember nanti berjalan lancar seperti namanya aksi super damai. 

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Presiden : Tidak Ada Demo Tanggal 2 Desember. Berikut Pernyataan Dari Presiden Joko Widodo"

Post a Comment